 |
| Bupati Ikfina forum konsultasi publik tentang Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto 2025. |
PEWARTA JATIM, EKONOMI - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran terbuka di wilayahnya.
Hal ini disampaikannya dalam forum konsultasi publik tentang Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto 2025.
Forum konsultasi publik Ranwal RKPD 2025
Forum konsultasi publik Ranwal RKPD 2025 diadakan di Pendapa Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, pada Rabu (7/2/2024).
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, asisten dan staf ahli anggota Forkopimda, pimpinan fraksi DPRD, Kepala OPD, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan Camat se-Kabupaten Mojokerto.
Penurunan angka pengangguran
Bupati Ikfina menggarisbawahi bahwa angka pengangguran di Kabupaten Mojokerto terus mengalami penurunan sejak tahun 2021.
"Hal ini bagus karena bisa menambah pengeluaran per kapita dan sumbangan terhadap IPM Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
Meskipun demikian, Bupati Ikfina tetap menekankan pentingnya identifikasi dan solusi untuk mengatasi pengangguran terbuka yang masih berada di angka 4,67 persen atau sebanyak 30.219 orang.
Solusi pengurangan pengangguran dan peningkatan ekonomi
Bupati Ikfina menilai bahwa membuka pelatihan dan penyerapan tenaga kerja di usaha kreatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran terbuka.
Selain itu, pemerataan dan percepatan ekonomi di Kabupaten Mojokerto juga perlu dioptimalkan.
Peningkatan target capaian OPD
Bupati Ikfina juga mendorong agar target capaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto harus lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Saya harap untuk indeks target yang akan diusulkan di RKPD bulan Juni mendatang agar dinaikkan, harus lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya," tegasnya.
Sebagai contoh, Bupati Ikfina mencontohkan target Indeks Harapan Hidup untuk tahun 2024. "Kalau di Tahun 2023 targetnya 72,94 dan bisa dicapai dengan angka 74, maka target untuk 2025 harus naik lebih dari angka 74," terangnya.
Peningkatan pelayanan kesehatan
Bupati Ikfina juga menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Ia berpesan agar pelayanan di bidang kesehatan, baik untuk pengguna BPJS maupun non BPJS, harus dioptimalkan.
"Saya harap untuk Dinkes dan Direktur RSUD agar mengawasi pelayanan terhadap pasien, baik pengguna BPJS ataupun yang non BPJS," pesannya.
Bupati Ikfina menambahkan bahwa 90 persen pendapatan RSUD berasal dari pengguna BPJS.
"Oleh karena itu, mari kita maksimalkan pelayanan kepada pasien dan kita lakukan pendampingan kepada penderita penyakit berat," pungkasnya.
