Tujuh Gunung di Jatim Terbakar, Pemerintah Perketat Karhutla dan Siapkan Penegakan Hukum

Kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan Jawa Timur yang mendorong penguatan penanganan karhutla. (Dok. Ist)

PEWARTA JATIM — Pemerintah memperketat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah dilaporkan terjadi kebakaran di tujuh gunung di Jawa Timur. Penanganan melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, mengatakan penanganan dilakukan secara kolaboratif karena sebagian titik berada di kawasan konservasi. Sementara lokasi lainnya masih perlu diverifikasi untuk memastikan status kawasannya.

Tujuh lokasi masih didalami

Dyah mengatakan dari tujuh lokasi yang mengalami kebakaran, sebagian telah diketahui berada di kawasan konservasi. Namun, status lokasi lainnya masih harus diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan.

“Dalam penanganan ini kita kolaborasi dengan para pihak, baik dari Kementerian Kehutanan, kemudian BNPB, kemudian TNI, Polri, dan kemudian pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengendalikan kebakaran tersebut,” ujar Dyah di Graha Sabha Pramana UGM, Selasa (15/9/2026).

Pemerintah juga belum menentukan titik dengan kondisi paling parah dari tujuh gunung tersebut. Termasuk informasi mengenai Gunung Bromo yang sebelumnya sempat mengalami kebakaran pada Agustus, datanya masih akan diperiksa secara mendalam.

Faktor manusia masih menjadi perhatian

Mengenai penyebab kebakaran, pemerintah belum menarik kesimpulan akhir. Dyah menyebut faktor manusia biasanya menjadi pemicu utama dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan.

“Penyebab kebakaran ini masih harus didalami lebih lanjut. Tapi faktor paling besar biasanya ada campur tangan dari manusia yang sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran,” kata Dyah.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai gambaran mengenai pola penyebab kebakaran, sementara penyebab pasti pada tujuh lokasi di Jawa Timur masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Kondisi kemarau tingkatkan risiko kebakaran

Selain faktor pemicu di lapangan, kondisi iklim juga disebut ikut memengaruhi meningkatnya risiko kebakaran. Pemerintah mengaitkannya dengan fenomena El Nino yang membuat periode kemarau menjadi lebih panjang dan kering.

Kondisi tersebut membuat vegetasi lebih mudah terbakar dan kebakaran berpotensi meluas ketika terdapat pemicu. Karena itu, pengendalian dilakukan bersamaan dengan pemantauan kondisi cuaca dan wilayah rawan.

Operasi modifikasi cuaca terkendala awan

Salah satu upaya mitigasi yang telah dilakukan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan. Namun, pelaksanaannya tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal karena sangat bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan bibit awan.

Apabila bibit awan tidak tersedia di wilayah yang terdampak, rekayasa cuaca tidak dapat dijalankan secara optimal. Faktor tersebut menjadi salah satu kendala dalam penggunaan OMC sebagai bagian dari penanganan kebakaran.

Dengan kondisi itu, penanganan karhutla tetap mengandalkan langkah pengendalian langsung di lapangan melalui koordinasi berbagai instansi dan masyarakat sekitar.

Data sebaran asap masih perlu diverifikasi

Kementerian Kehutanan juga menanggapi informasi mengenai luasnya sebaran asap karbon dioksida yang dikaitkan dengan kebakaran tersebut. Pemerintah menyatakan data mengenai sumber dan sebarannya masih perlu diperiksa lebih lanjut.

Verifikasi diperlukan agar informasi mengenai dampak kebakaran dapat dipastikan berdasarkan data yang tepat. Pemerintah belum memberikan kesimpulan final terkait sumber sebaran yang dimaksud.

Pelaku pembakaran terancam penegakan hukum

Selain penanganan kebakaran, pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut. Langkah berikutnya mencakup penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Penindakan dapat diarahkan kepada oknum masyarakat maupun korporasi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya unsur kesengajaan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah kebakaran kembali terjadi.

Pengendalian karhutla di Jawa Timur kini dilakukan melalui kombinasi penanganan di lapangan, pemantauan kondisi cuaca, verifikasi lokasi, serta koordinasi lintas lembaga. Pemerintah juga masih mendalami penyebab dan kondisi masing-masing dari tujuh lokasi kebakaran sebelum menarik kesimpulan lebih lanjut.