Percepat BSPS di Jatim, Khofifah Siapkan Desk Khusus dan Perkuat Verifikasi Penerima

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong percepatan BSPS sekaligus penguatan verifikasi penerima bantuan di Jawa Timur. (Dok. Ist)

PEWARTA JATIM — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkah khusus untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penguatan koordinasi, monitoring, dan verifikasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan BSPS agar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Komitmen itu disampaikan Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat, Senin, 14 September 2026.

“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur, kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegasnya.

12.371 unit sudah masuk tahap konstruksi

Berdasarkan data per 14 September 2026, alokasi BSPS yang bersumber dari APBN di Jawa Timur mencapai 35.344 unit rumah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi.

Sementara usulan BSPS dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 37.853 unit. Sebanyak 15.425 unit telah selesai menjalani verifikasi dan 11.995 unit sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan.

"Artinya pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar," ucap Khofifah.

Data tersebut menunjukkan pelaksanaan program masih terus bergerak, baik pada tahap verifikasi penerima maupun pembangunan rumah di lapangan.

Pemprov siapkan Desk Khusus BSPS

Untuk memperkuat pengendalian program, Khofifah menyampaikan rencana membentuk Desk Khusus BSPS sebagai pusat koordinasi pelaksanaan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, nanti akan kami sesuaikan apakah akan ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim," jelasnya.

Menurut Khofifah, desk tersebut diharapkan dapat memperlancar komunikasi lintas sektor dan membantu menyelesaikan berbagai kendala yang muncul di lapangan.

Pemantauan program juga diharapkan menjadi lebih terintegrasi sehingga perkembangan pembangunan dapat diketahui secara berkala.

Sosialisasi BSPS diperluas

Pemprov Jawa Timur juga akan memperkuat sosialisasi agar informasi mengenai BSPS lebih mudah diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pemanfaatan media luar ruang seperti baliho di lokasi strategis.

Pemprov Jatim selanjutnya akan bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota untuk memperluas penyebaran informasi melalui media luar ruang yang tersedia di masing-masing daerah.

"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki," terangnya.

Verifikasi penerima diperketat

Selain mengejar kecepatan pembangunan, Khofifah menempatkan akurasi data sebagai perhatian utama dalam pelaksanaan BSPS.

Ia mendorong penguatan verifikasi sejak awal untuk menghindari tumpang tindih data maupun kemungkinan penerima memperoleh bantuan lebih dari satu kali.

Upaya tersebut akan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki Pemprov Jatim, termasuk memperkuat Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Dukungan terhadap TPM akan melibatkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai tenaga pendamping.

"Kami akan mencoba melakukan penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Taruna Siaga Bencana/Tagana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM, saya rasa ini akan sangat membantu," ungkapnya.

Menurut Khofifah, data penerima yang semakin akurat akan membantu mempercepat proses pembangunan sekaligus mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran.

Penanganan RTLH juga dilakukan lewat APBD

Upaya memperbaiki rumah tidak layak huni di Jawa Timur tidak hanya mengandalkan BSPS dari pemerintah pusat.

Pada 2026, penanganan RTLH melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD pemerintah kabupaten/kota mencapai 5.411 unit dari target 9.725 unit.

Penanganan RTLH yang dilakukan Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terealisasi 100 persen. Sementara penanganan yang dilakukan Kodaeral V masih berlangsung.

Dari pemerintah kabupaten/kota, penanganan RTLH melalui APBD masing-masing daerah telah mencapai 3.711 unit dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.

Kolaborasi menjadi kunci percepatan

Khofifah menegaskan keberhasilan penanganan RTLH membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, program perumahan tersebut berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan, keselamatan, kenyamanan, serta kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” harapnya.

BSPS merupakan program strategis nasional Kementerian PKP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah swadaya agar menjadi hunian yang layak.

Program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah.

Selain perbaikan fisik rumah, program BSPS diharapkan mendorong swadaya, kemandirian, dan gotong royong penerima dalam proses pembangunan hunian.

"Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah, karenanya kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.