Dihina Pengusaha Sound Horeg, MUI Jatim Pilih Tak Marah dan Jelaskan Alasan Fatwa

Pernyataan pengusaha sound horeg dalam acara Catatan Demokrasi menjadi sorotan usai menyebut kata bernada kasar. (Dok. Ist)

PEWARTA JATIM — Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH Ma'ruf Khozin memilih tidak memperpanjang persoalan setelah institusinya disebut “goblok” oleh pengusaha sound horeg Setyo Budi Mularso dalam acara Catatan Demokrasi yang disiarkan langsung salah satu televisi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Setyo ketika mendapat kesempatan memberikan pandangan mengenai fatwa haram sound horeg yang dikeluarkan MUI Jatim. Saat itu, ia menyampaikan pendapatnya di hadapan Kiai Ma'ruf yang hadir sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim.

Kiai Ma'ruf mengatakan dirinya tidak merasa sakit hati atas ucapan tersebut. Ia justru memandang kritik dan cacian sebagai bagian dari situasi yang harus dihadapi ketika menyampaikan pandangan keagamaan kepada masyarakat.

"Nggak ada, biasa saja, bagi kami, kalau dikatain seperti itu ya kami memang selalu harus belajar setiap hari," kata Kiai Ma'ruf dikutip dari detikJatim, Kamis (10/9/2026).

Kiai Ma'ruf mengaku tidak mengenal Setyo

Kiai Ma'ruf mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah mengenal Setyo Budi Mularso sebelum acara tersebut. Pertemuan keduanya baru terjadi ketika mereka berada dalam forum yang sama.

"Kita belum pernah kenal sebelumnya. Kalau Mas David (pengusaha sound horeg lainnya) pernah bertemu saya dari awal tahun kemarin. Beliau (David) sound horeg bersedia untuk memperbaiki, beliau anak buahnya kenal baik dengan Gus Iqdam, jadi masih ada santrinya lah," jelasnya.

Ia mengatakan pendekatan dengan pengusaha sound horeg lainnya pernah dilakukan dan menghasilkan komunikasi yang lebih baik. Namun, menurutnya, hal tersebut berbeda dengan pertemuannya dengan Setyo.

"Yang Pak Budi ini, kami tidak pernah kenal, ternyata beliau salah satu pengusaha. Ya mungkin saya nggak tahu latar belakangnya bagaimana, tiba-tiba menganggap kami goblok," tambahnya.

Meski menerima cacian secara langsung, Kiai Ma'ruf menegaskan dirinya tidak ingin membalas dengan kemarahan. Ia menggambarkan posisi MUI seperti dokter yang memberikan nasihat kepada pasien meskipun pasien tersebut belum tentu menerima nasihat itu dengan baik.

"Ketika menghadapi hal yang semacam itu, sama seperti dengan dokter. Ada dokter jantung menasehati orang jangan merokok. Nah, orang yang merokok itu dia menikmati rokoknya, dia akan mencaci maki terhadap dokter. Tapi dokternya nggak boleh marah. Suatu saat bertemu dengan orang tadi, tetap dokternya harus mengobati," jelas Kiai Ma'ruf.

'Nah, saya berada di situasi seperti itu. Saya berada di situasi nggak boleh membalas kemarahan, tidak boleh membalas caciannya. Cuma kita perlu memberitahu, sama dengan dokter kalau merokok, bahayanya ini. Saya juga begitu, ini secara agama, begini, begini, begini," tambahnya.

MUI Jatim jelaskan pendekatan terhadap sound horeg

Menurut Kiai Ma'ruf, pernyataan Setyo mengenai MUI juga berkaitan dengan perbedaan pandangan soal cara dakwah dalam menyikapi fenomena sound horeg. Ia menangkap adanya anggapan bahwa MUI seharusnya lebih dahulu menggunakan pendekatan persuasif seperti yang dikaitkan dengan metode dakwah Sunan Kalijaga.

"Tapi intinya menurut beliau, jadi menganggap kita ini yang di MUI, saya maknai dari beliau kata-kata goblok itu, karena (MUI) tidak melakukan pendekatan persuasif. Kenapa tidak didakwahi dulu? Diajak pelan-pelan kayak Sunan Kalijaga? Kalau di Jawa Tengah, ada MUI Jawa Tengah katanya begitu," jelasnya.

Kiai Ma'ruf menjelaskan bahwa dakwah memiliki tingkatan dan pendekatan persuasif masih mungkin digunakan ketika pelanggaran atau kemungkaran belum meluas. Namun, ia menilai kondisi di Jawa Timur sudah berbeda karena sound horeg disebut telah berkembang luas sejak sebelum pandemi.

"Lalu kita sampaikan bahwa dakwah itu ada tingkatan. Kalau belum ada atau masih sedikit pelanggaran, masih sedikit kemungkaran, masih bisa dengan Sunan Kalijaga dengan persuasif, bertahap, bisa. Nah, kalau di Jawa Timur, ini sudah merebak sejak sebelum pandemi. Di Malang saja pengusahanya (sound horeg) sudah 1.200 an lebih," tambahnya.

Menurut Kiai Ma'ruf, kondisi tersebut membuat MUI Jatim mempertimbangkan pendekatan yang berbeda. Ia menyebut fatwa sebagai bagian dari upaya memberikan ketegasan ketika persoalan dinilai sudah terlalu meluas.

Fatwa disebut mendorong sebagian pelaku berbenah

Kiai Ma'ruf mengatakan pendekatan dakwah persuasif dinilai kurang memadai untuk kondisi sound horeg di Jawa Timur. Ia menyebut setelah fatwa MUI Jatim diterbitkan, sejumlah pengusaha disebut mulai melakukan pembenahan.

"Kalau ini di Jawa Timur itu nggak bisa pendekatan dengan fikih persuasif itu. Terlalu banyak, terlalu merebak, terlalu tinggi. Maka di atasnya itu ada namanya fiqhul ahkam namanya. Fikih hukum ini sudah mulai berpengaruh, sudah mulai berpengaruh, terbukti kata Mas David, sudah ada yang banyak (sound horeg) yang berbenah (pasca MUI mengeluarkan fatwa haram)," tambahnya.

Ia kembali menegaskan bahwa menurut pengamatannya, fatwa tersebut telah membuat sebagian pelaku sound horeg melakukan perubahan. Namun, MUI disebut tidak memilih pendekatan berupa hukuman atau punishment.

"Banyak yang berbenah, banyak, ini kalau di Jawa Timur pakai Sunan Kalijaga, ya nggak mempan. Ibarat orang sakit, ini obat dosisnya perlu lebih tinggi. Tapi kita tidak menggunakan cara yang ketiga, yakni punishment atau hukuman, kita nggak pakai itu. Jadi sebenarnya kita masih tengah, kita masih tengah. Tapi bagi teman-teman yang di Jawa Tengah mungkin mereka mendengar kata "haram" itu sudah (emosi), sampai digituin lah. Tapi bagi saya, kalau (kata goblok) ditujukan ke saya pribadi, nggak masalah. Kita ini terus belajar kok, tiap hari kan kita belajar," bebernya.

Ma'ruf menilai penghinaan terhadap institusi berbeda

Kiai Ma'ruf membedakan antara ucapan yang ditujukan kepada dirinya secara pribadi dan pernyataan yang diarahkan kepada institusi MUI Jatim. Menurut dia, kritik terhadap dirinya tidak menjadi persoalan, tetapi menyebut institusi MUI dengan kata yang dianggap tidak pantas merupakan hal berbeda.

"Tapi kalau ke institusi MUI, perlu diketahui yang masuk ke MUI itu selektifnya ketat. Terutama di Komisi Fatwa, itu ada screening dua kali, dilihat riwayat pendidikannya, dilihat karya tulis atau kiprahnya. Nah, jadi kalau yang dimaksud goblok itu bodoh, ya bukan tempatnya (di MUI)," tandasnya.

Respons tersebut sekaligus memperlihatkan sikap Kiai Ma'ruf dalam menghadapi perdebatan soal fatwa sound horeg. Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak perlu dibalas dengan kemarahan, sementara alasan di balik kebijakan keagamaan dapat dijelaskan melalui pendekatan yang dianggap sesuai dengan kondisi di lapangan.