Abdullah Muhdi Dorong Penertiban Sound Horeg di Jatim Diperkuat, Regulasi Diminta Segera Diterapkan
 |
| Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Abdullah Muhdi mendorong penguatan penertiban penggunaan sound horeg melalui regulasi ketertiban umum. (Dok. Ist) |
PEWARTA JATIM — Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Abdullah Muhdi mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memperkuat penerapan aturan mengenai penggunaan sound horeg untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.
Dorongan tersebut muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendesak pemerintah daerah menerbitkan keputusan resmi yang melarang penggunaan sound horeg, sistem pengeras suara dengan intensitas sangat tinggi, menyusul insiden yang disebut berkaitan dengan meninggalnya tiga warga akibat paparan kebisingan dan getaran berlebih.
Abdullah mengatakan DPRD Jawa Timur telah menyiapkan payung hukum yang mengatur ketertiban umum, termasuk aktivitas penggunaan pengeras suara yang berpotensi mengganggu atau membahayakan lingkungan sekitar.
Regulasi sound horeg dinilai sudah tersedia
Menurut Abdullah, DPRD Jawa Timur telah menjalankan fungsi legislatif dengan menyusun instrumen hukum yang dapat menjadi dasar penertiban penggunaan sound horeg di ruang publik.
Ia menilai aturan tersebut perlu segera dioperasionalkan pemerintah provinsi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar penerapannya tidak berhenti pada tingkat regulasi.
“Keberadaan regulasi ini krusial agar aparat penegak hukum dan Satpol PP memiliki landasan legal yang kuat untuk melakukan penertiban, penyitaan alat, hingga memberikan sanksi tegas bagi pelanggar,” jelasnya, Rabu (2/9/2026).
Abdullah pun meminta Pemprov Jawa Timur bersama jajaran Forkopimda menerapkan ketentuan tersebut secara efektif di seluruh kabupaten/kota.
Dampak kebisingan dan getaran jadi perhatian
Abdullah menyebut penggunaan sound horeg dengan intensitas tinggi perlu dipandang dari sisi keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Kasus meninggalnya tiga warga yang dikaitkan dengan aktivitas tersebut, menurut dia, menjadi perhatian serius, terutama karena dampak kebisingan dan getaran dapat dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Kelompok rentan juga dinilai perlu mendapat perhatian ketika aktivitas dengan pengeras suara berintensitas tinggi berlangsung di lingkungan permukiman.
“Selain aspek kesehatan, penyelenggaraan sound horeg yang kerap menutup akses jalan umum demi kelancaran truk kontainer audio sering kali memicu gesekan horizontal antarkelompok masyarakat,” jelasnya.
Penutupan jalan disebut memicu gesekan
Selain persoalan kebisingan, penyelenggaraan sound horeg disebut dapat memunculkan masalah ketertiban ketika akses jalan umum digunakan untuk mendukung kegiatan.
Abdullah menyoroti penggunaan jalan yang disebut kerap ditutup demi kelancaran truk kontainer audio. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gesekan antarwarga atau kelompok masyarakat.
Karena itu, DPRD Jawa Timur mendorong agar ruang publik tetap dapat digunakan secara inklusif dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
Pemprov diminta segera mengoperasionalkan aturan
DPRD Jawa Timur berharap aturan yang telah disiapkan dapat segera diterapkan di lapangan dengan koordinasi antarlembaga.
Menurut Abdullah, implementasi aturan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada aparat dalam melakukan penertiban sekaligus merespons keresahan masyarakat terkait penggunaan sound horeg.
Ia menyebut Komisi A DPRD Jatim mendesak pemerintah eksekutif segera mengoperasionalkan regulasi tersebut guna mencegah dampak lanjutan dari aktivitas yang dinilai dapat membahayakan masyarakat.
Penertiban diarahkan untuk menjaga ketertiban umum
Dorongan penguatan regulasi ini menempatkan persoalan sound horeg dalam konteks yang lebih luas, yakni penggunaan ruang publik, keselamatan warga, dan ketertiban lingkungan.
Dengan aturan yang diterapkan secara efektif, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk mengatur aktivitas pengeras suara serta mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Pembahasan mengenai sound horeg di Jawa Timur kini tidak hanya menyangkut persoalan budaya populer, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan, risiko keselamatan, maupun konflik di tengah masyarakat.
