Fraksi Golkar DPRD Jatim Soroti P-APBD 2026, Kemiskinan dan UMKM Diminta Jadi Prioritas
 |
| Jairi Irawan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur terhadap Raperda Perubahan APBD 2026. (Dok. Ist) |
PEWARTA JATIM — Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur meminta tambahan anggaran dalam Perubahan APBD atau P-APBD 2026 diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fokus yang disorot mencakup pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta dukungan bagi UMKM.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Jairi Irawan, menyampaikan pandangan tersebut dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (3/9/2026). Ia menekankan tambahan anggaran tidak semestinya hanya diukur dari tingkat serapan, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat.
“Tambahan anggaran pada P-APBD T.A. 2026 hendaknya dibelanjakan fokus pada target belanja prioritas, antara lain pengurangan angka kemiskinan, mempersempit ruang kesenjangan dan penguatan akses infrastruktur pemerataan,” kata Jairi.
Waktu pelaksanaan jadi perhatian
Golkar juga menyoroti waktu pelaksanaan P-APBD 2026 yang tersisa hingga akhir tahun. Menurut Jairi, program yang memperoleh tambahan anggaran perlu memiliki kesiapan pelaksanaan agar belanja dapat direalisasikan secara optimal.
Fraksi Golkar mendorong belanja daerah berorientasi pada hasil atau outcome, bukan sekadar mengejar persentase penyerapan. Efisiensi anggaran tetap dinilai penting, tetapi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar mencatat belanja daerah P-APBD 2026 bertambah sekitar Rp34,89 miliar menjadi sekitar Rp29,90 triliun. Pendapatan daerah juga bertambah dengan nilai yang sama menjadi sekitar Rp26,53 triliun.
Subsidi bunga UMKM diminta tepat sasaran
Perhatian Golkar juga diarahkan pada tambahan subsidi bunga melalui Bank UMKM. Jairi meminta kebijakan tersebut benar-benar digunakan untuk nasabah baru Program Prokesra.
“Penambahan subsidi bunga di Bank UMKM betul-betul dipergunakan untuk nasabah baru Program Prokesra,” ujarnya.
Menurut Fraksi Golkar, dukungan pembiayaan tersebut perlu diarahkan kepada sasaran yang telah ditentukan agar tambahan anggaran dapat memberi manfaat kepada pelaku usaha yang membutuhkan akses pembiayaan.
SiLPA diarahkan ke kegiatan produktif
Fraksi Golkar turut menyoroti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA untuk menutup defisit sekitar Rp3,37 triliun. Jairi meminta penggunaannya diarahkan pada kegiatan yang siap dijalankan dan sektor produktif.
Arah tersebut dinilai penting agar pembiayaan daerah tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan anggaran, tetapi turut mendukung upaya mempersempit ketimpangan di Jawa Timur.
Sinkronisasi OPD dan TAPD diperkuat
Golkar juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinkronisasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Program prioritas yang telah disepakati eksekutif dan legislatif diharapkan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program tidak berubah di tengah jalan dan target belanja yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten.
Raperda P-APBD 2026 disetujui
Setelah menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda, sesuai perangkaan dalam laporan akhir Badan Anggaran DPRD Jatim.
Persetujuan tersebut disertai penekanan agar pelaksanaan P-APBD sampai akhir tahun diarahkan untuk mendukung pengurangan kemiskinan, mempersempit kesenjangan, memperkuat UMKM, dan mendorong pemerataan pembangunan di Jawa Timur.
